Apa Itu Payment ID dan Mengapa Penting untuk Masa Depan Keuangan Indonesia?

Indonesia tengah bersiap melakukan lompatan besar dalam transformasi sistem pembayaran melalui sebuah inisiatif strategis bernama Payment ID. Inovasi ini merupakan bagian integral dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030, yang dirancang untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien, aman, dan inklusif.

Satu Kode, Semua Transaksi

Payment ID dirancang sebagai kode identifikasi unik sepanjang 9 karakter, yang dikembangkan berdasarkan data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi pelengkap lainnya. Konsep ini menggabungkan fungsi identitas pribadi dan finansial, menjadikannya seperti “KTP digital untuk transaksi keuangan.”

Artinya, cukup dengan satu kode Payment ID, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan keuangan. Mulai dari membuka rekening bank, menggunakan e-wallet, hingga mengajukan pinjaman tanpa harus mengisi data pribadi berulang kali.

Tiga Fungsi Utama Payment ID

Payment ID memiliki tiga peran sentral dalam sistem keuangan digital:

  1. Identifikasi Pengguna Secara Unik
    Setiap pengguna memiliki satu ID yang mewakili identitas pribadinya di semua layanan keuangan.

  2. Otentikasi Transaksi yang Aman
    Setiap transaksi akan tervalidasi melalui sistem terintegrasi, meminimalkan potensi penipuan atau manipulasi data.

  3. Integrasi Riwayat Keuangan
    Seluruh jejak transaksi pengguna dapat terhubung secara legal dan terdokumentasi, memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap perilaku keuangan seseorang.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Sistem ini dirancang untuk tetap menjaga kontrol penuh di tangan pengguna. Contohnya, saat Anda ingin mengajukan pinjaman ke bank, institusi keuangan tersebut akan mengirimkan permintaan akses Payment ID ke Bank Indonesia. Kemudian, notifikasi akan muncul di ponsel Anda untuk meminta izin berbagi data. Bila Anda menyetujui, bank dapat melihat rekam transaksi lintas platform. Namun jika Anda menolak, akses tidak diberikan.

Pendekatan ini mendorong transparansi, keamanan data, dan kontrol pribadi atas informasi keuangan.

Kapan Mulai Diterapkan?

Uji coba nasional dijadwalkan dimulai pada 17 Agustus 2025, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan, sebagai simbol kemerdekaan digital masyarakat Indonesia. Implementasi penuh direncanakan akan berjalan pada tahun 2026.